Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.916
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Journal of Indonesian Legal Studies Jambe Law Journal Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Literasi Hukum Zaaken: Journal of Civil and Business Law Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Jurnal Karya Abdi Masyarakat Joong-Ki
Sasmiar Sasmiar
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Karya Abdi Masyarakat

 1 
Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci Muskibah Muskibah; Umar Hasan; Sasmiar Sasmiar; Suhermi Suhermi; Dony Yusra Pebrianto
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.612 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v4i1.9816

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh semakin terpojoknya posisi hukum adat yang pada dasarnya sudah hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat adat. Lemahnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat akan arti penting hukum adat dan kelestariannya. Hal ini disebabkan oleh salah satunya pandangan masyarakat lemahnya posisi hukum adat di dalam system hukum di Indonesia, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan hukum positif dibandingkan hukum adat. Sehingga pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini bertujuan agar dalam aplikasinya masyarakat tidak lagi memandang hukum adat sebagai suatu sistem yang terpisah dalam sistem huykum di Indonesia, dalam artian dalam hal-hal yang tertentu hukum adat dapat diambil sebagai langkah konkrit dalam mencapai tujuan keadilan dalam setiap permasalahan dan sengketa hukum yang dihadapi masyarakat; (2) Mendorong aparatur desa bersama unsur 4 (empat) jenis yang dalam hal ini terdiri atas, Depati, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai kedepatian semerap untuk menggalakkan pemahaman masyarakat tentang materi muatan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kedepatian semerap. Kesimpulan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Di samping itu kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi hukum adat meningkat terlihat dari kesimpulan sosialisasi dimana ada komitmen untuk menjaga kelestarian dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat Saran: kegiatan seperti ini hendaknya dilakukan secara berkala mengingat ancaman tergerusnya hukum adat di tengah arus globalisasi saat ini tentu sangat disayangkan, apalagi mengingat kedudukan hukum adat sebagai bagian dari sejarah panjang kebudayaan dan peradaban nusantara.
Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini Umar Hasan; Muskibah Muskibah; Suhermi Suhermi; Sasmiar Sasmiar; Pahlefi Pahlefi
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.283 KB)

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai peranan orang tua, guru, dan masyarakat dalam mencegah perkawinan dini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan dini ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan orang tua, guru, dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan dini dalam rangka memperkecil permasalahan yang timbul dari perkawinan dini. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan perkawinan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum perkawinan dan keluarga.
Penyuluhan Hukum Tentang Ganti Kerugian Hak Atas Tanah Akibat Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat Di Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Rosmidah Rosmidah; M Hosen; Sasmiar Sasmiar; Indriyah Fatni; Valiant Asri Nugraha
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.437 KB)

Abstract

Pembangunan2bertujuan untuk2meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan2di Indonesia harus mengambil sebagian tanah-tanah hak. Salah satu proyek pengadaan tanah di Propinsi Jambi adalah Pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat yang melewati Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Pengabdian ini dilakukan di Desa Bukit Baling dimana terdapat lebih kurang 230 persil tanah masyarakat yang terkena proyek jalan TOL. Pengabdian ini dihadiri 40 orang masyarakat dengan teknik penyuluhan, tanya jawab dan evaluasi sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pembangunan jalan TOL, hak-hak masyarakat serta proses pengadaan. Hasil penyuluhan ternyata masyarakat memahami bahwa tujuan pembangunan jalan TOL adalah untuk kepentingan umum sehingga harus melepaskan hak atas tanah yang telah lama dikuasai masyarakat yang diperoleh dari pewarisan, hibah, dan jual beli. Akibat pengadaan tanah, negara berkewajiban memberikan ganti kerugian dan masyarakat tidak mempermasalahkan tentang ganti kerugian berupa uang hanya saja besaran ganti kerugian belum tercapai kesepakatan karena masyarakat masih berharap bahwa besaran ganti kerugian harus dinilai secara adil dan transparan.
Co-Authors Aga Hanum Prayudi Ahmad Ridha Amarru Muftie Holish Andi Najemi Ari Annisa Fitri Diah Pitaloka Erwin Erwin Evalina Alissa Feny Adisti Firya Oktaviarni Hafrida Hafrida Haryadi Haryadi Herlina Manik Indriya Fathni Ivan Fauzani Raharja M Hosen M. Hosen Muskibah Muskibah Nelli Herlina Pahlefi . Pebrianto, Dony Yusra Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Suhermi Suhermi Suhermi Suhermi Taufik Yahya Tiara Setyaranti Utami Umar Hasan Valiant Asri Nugraha Winanda Kusuma Yetniwati Yetniwati Yulia Monita